immperti

Pertanian Islam Penangkal “Todongan Pistol”

In JURNALISME on April 24, 2009 at 12:41 am

“Rakyat Padang Pasir bisa hidup, masa kita tidak bisa hidup. Rakyat Monggolia (Padang Pasir juga) bisa hidup, masa kita tidak bisa membangun suatu masyarakat adil makmur gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja, dimana si Dullah cukup sandang, cukup pangan, dimana Sarinem cukup sandang, cukup pangan? Kalau kita tidak bisa menyelenggarakan sandang pangan di tanah air yang kaya ini, maka sesungguhnya kita sendiri yang tolol, kita sendiri yang maha tolol”.

Itulah yang diungkapkan oleh The Founding Father kita, Bung Karno, dalam pidato Konferensi Kolombo Plan di Yogyakarta tahun 1953. Presiden pertama RI menyadari betul betapa vitalnya ketahanan pangan bagi kelangsungan kehidupan bangsanya. Lima puluh tahu lalu, tepat 27 April 1952 dalam pidato pada acara peletakkan Batu Pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia di Bogor – sekarang Institut Pertanian Bogor –  Presiden Soekarno berucap, “…apa yang saya hendak katakan itu, adalah amat penting, bahkan  mengenai soal mati-hidupnya bangsa kita di kemudian hari… oleh karena, soal yang hendak saya bicarakan itu mengenai soal persediaan makanan rakyat”.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pangan sangat mempengaruhi hidup dan matinya suatu bangsa. Lalu apa hubungan antara pangan, pertanian, dan  perekonomian? Begini, bangsa Indonesia di kelola oleh manusia yang secara sadar dan rela untuk bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Karena mereka adalah manusia, maka mereka memerlukan pangan. Sedangkan pangan berasal dari sektor pertanian dan sektor pertanian tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh kestabilan ekonomi.

Baru-baru ini terjadi krisis finansial yang melanda satu negara, tetapi memberi imbas pada perekonomian negara-negara di dunia. Sangat wajar bila para ekonom menyebut fenomena ini dengan sebutan Krisis Finansial Global. Krisis ini disebabkan oleh kepincangan dari sektor riil (barang dan jasa) dengan sektor moneter (uang) yang dalam Islam dikenal dengan Riba, dan dalam sistem perekonomian Kapitalis sama sekali tidak mengaitkan antara sektor moneter dengan sektor riil. Tercabutnya sektor moneter dari sektor riil terlihat dengan nyata dalam bisnis transaksi “maya” melalui transaksi turunan yang bersifat ribawi.

Dengan adanya ketidaksehatan sektor ekonomi, maka secara otomatis akan berdampak negatif pada sektor pertanian. Sektor pertanian – yang sebelum terjadi krisis finansial global sudah mengalami krisis sendiri – akan semakin sekarat, sehingga akan berdampak pada lemahnya produksi pangan untuk rakyat.

Kondisi tersebut menurut Bung Karno akan menyebabkan “rakyat kelaparan, kocar-kacir dan menyedihkan secara permanen kuadrat”. Dalam kalimat yang sangat tegas Bung Karno menyatakan,  “…bahwa kita sekarang ini menghadapi hari kemudian yang amat ngeri bahkan suatu todongan pistol ‘mau hidup atau mau mati’…”.

Selain dipengaruhi oleh krisis finansial, dalam pengelolaan politik pertanian Indonesia sendiri juga terdapat beberapa kelemahan. Selama ini pemerintah sedikit memberikan perhatian pada sektor pertanian. Pembahasan tentang pertanian umumnya dilakukan tanpa dikaitkan dengan sumber-sumber ekonomi lainnya (perindustrian, perdagangan, dan jasa). Akibatnya pembangunan ekonomi dipandang sebagai bagian yang terpisah dari sektor-sektor lainnya. Padahal pandangan sempit inilah yang menyebabkan pembangunan pertanian di Indonesia menjadi terperosok dari kejayaan Swasembada Pangan dan Beras pada tahun 1980-an, dan memosisikan (kembali) masyarakat dalam kondisi “todongan pistol ‘mau hidup atau mau mati’”.

Sudah saatnya kita sebagai umat Muslim berikrar menjadi Mujahid Ekonomi untuk menunjukkan dan membuktikan keagungan serta keampuhan Sistem Ekonomi Islam yang berdasarkan pada Syari’ah. Sistem Ekonomi Islam ini akan memberikan dampak positif dan menyembuhkan krisis ekonomi, tidak hanya bagi masyarakat Muslim tapi juga bagi masyarakat non-Muslim, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia Internasional. Islam ternyata mewariskan sistem perekonomian yang tepat, adil, dan manusiawi, untuk menciptakan kemashlahatan dan kesejahteraan hidup, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat.

Di jaman nabi Muhammad SAW jarang sekali terjadi resesi. Jaman khalifah yang empat juga demikian. Pernah sekali nabi mengalami deficit, yaitu sebelum perang Hunain, namun segera dilunasi setelah perang. Di jaman Umar bin Khattab (khalifah kedua) dan Utsman (Khalifah ketiga), malah APBN mengalami surplus. Pernah dalam jaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis, tak dijumpai lagi satu orang miskinpun!!!

Apa rahasianya? Kebijakan moneter Rasululloh SAW – yang kemudian diikuti oleh para khalifah – selalu terkait dengan sektor riil dan bentuk perekonomiannya berupa perdagangan. Hasilnya adalah pertumbuhan sekaligus stabilitas. Jadi, sama sekali tidak terdapat praktek-praktek ekonomi yang bersifat “maya” dan ribawi seperti yang diterapkan dalam sistem ekonomi kapitalis. Hal ini sesuai dengan ayat al-Quran : “…..Allah menghalalkan jual beli (sektor riil) dan mengharamkan riba (sektor moneter)”, dan Rasulullah SAW pun telah menyampaikan bahwa, sembilan dari sepuluh rizqi itu datangnya dari perniagaan (sektor riil). Artinya, sektor riil lebih penting dan utama untuk diperhatikan daripada sektor moneter dan bukan sebaliknya, seperti yang kita lihat di Indonesia saat ini, sektor riil diperas untuk membasahi sektor moneter yang memang menarik karena banyak uang yang beredar di sana.

Penyembuhan ekonomi yang sedang sakit ini sebaiknya diawali dari perubahan pola pikir (mind set) para pelaku ekonomi baik pelaku ekonomi mikro maupun makro. Perubahan pola pikir ini dapat dilakukan dengan jalan adanya sosialisasi dari berbagai pihak yang memahami betapa Sistem Ekonomi Islam dapat memberikan dampak positif dan signifikan bagi kehidupan manusia. Setelah adanya perubahan pola pikir, maka dari pihak pemerintah hingga masyarakat – baik praktisi ekonomi, maupun orang awam – sepakat dan melakukan reformasi dalam setiap sistem maupun struktur dalam sektor perekonomian, khususnya pertanian.

Agar pertanian dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam meyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat, maka perlu dilakukan sebuah sistem perekonomian yang berdasarkan atas asas-asas Islami. Inspirasi dan petunjuk diambil dari al-Qur’an dan Sunnah (hadits); dan prespektif dan pandangan-pandangan ekonominya, mempertimbangkan peradaban Islam sebagai sumber.

Lakukan Politik Pertanian Islam dalam menetapkan dan melaksanakan berbagai kebijakan (peraturan dan perundangan) yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang pertanian. Menurut Sistem Ekonomi Islam terdapat beberapa kebijakan yang harus dijalankan pemerintah dalam bidang pertanian baik sektor produksi primer, pengolahan hasil pertanian, maupun perdagangan dan jasa pertanian.

Berikan lahan dan modal secara cuma-cuma kepada para petani yang membutuhkan, tanpa adanya beban bunga dan tanpa adanya pengembalian modal. Biarkan petani Indonesia berkembang didampingi oleh yayasan-yayasan pertanian yang akan membantu mereka.

Jangan beri satu kesempatan pun pada sektor non riil untuk bergerak apalagi berkembang. Negara wajib bersikap adil dengan tidak memberikan hak-hak istimewa dalam bentuk apapun kepada pihak-pihak tertentu. Berikan sarana dan prasarana yang mendukung tumbuhnya industri pertanian secara memadai, dengan jaminan harga yang layak dan wajar, menguntungkan, serta berjalannya mekanisme pasar secara transparan.

Dengan “telah sembuh”nya kondisi pertanian di Indonesia, langkah selanjutnya adalah membentuk kedaulatan pangan. Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan dan kecukupan pangan, dituntut untuk meningkatkan kemandirian bangsa dalam bidang pangan, dan terlepas dari ketergantungan impor. Dengan kedaulatan pangan yang kuat maka secara otomatis ketahanan pangan akan terwujud dengan sendirinya.

Dengan demikian, Pertanian Islam dapat menjadi penangkal dalam ancaman ‘Todongan Pistol’, sekaligus mendapatkan berkah di setiap suapan pangan dan asupan bagi rakyatnya.

Wallahu’alam bishawab.

Sumber : http://www.myrepublika.com/content/pertanian_islam_penangkal_%22todongan_pistol%22

Iklan

Masa Depan Sektor Pertanian Indonesia di Tengah Liberalisasi

In JURNALISME on April 24, 2009 at 12:28 am

JAKARTA – Sidang General Council (Dewan Umum) Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organisation/WTO) yang berlangsung lebih lama dari jadwal semula, 27 – 30 Juli, menghasilkan sebuah kesepakatan yang disebut sebagai terobosan yang historis. Isu liberalisasi pertanian yang selama ini menjadi hambatan perundingan mampu dicairkan.

Kebuntuan Cancun dipecahkan! Topik itu menjadi pembicaraan paling hangat dalam perundingan WTO di Jenewa. Mulai pukul 17.00 sore tanggal 30 Juli dan selesai 31 Juli 2004 lalu pukul 7.30 waktu Jenewa, berlangsung negosiasi intensif dan maraton dari delegasi negara anggota WTO.
Perundingan itu berhasil membuat kesepakatan baru dalam bentuk kerangka kerja (frame work) yang kemudian disebut Paket Juli (Juli Package). Perundingan disebut sukses mempersempit perbedaan antara negara maju dan negara berkembang yang selama ini sangat bertentangan.
“Untuk pertama kali, negara-negara anggota WTO setuju menghapuskan subsidi ekspor pertanian untuk waktu tertentu. Mereka juga menyetujui penurunan substansial domestik support dalam pertanian,” kata Direktur Jenderal WTO, Supachai Panitchpakdi, seusai perundingan maraton.
Paket Juli memang merupakan kemajuan signifikan dibandingkan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) V di Cancun, Meksiko September 2004. KTM yang sebelumnya diharapkan akan menghasilkan kesepakatan baru untuk mengakomodasi amanat Doha, ternyata macet. Isu pertanian tidak mencapai kompromi karena terjadi pertentangan keras antara negara maju dan negara berkembang.
Sebelumnya KTM Cancun memang sudah dibayang-bayangi oleh kegagalan karena belum ada perundingan yang berhasil menyepakati mengenai modalitas sektor pertanian (agriculture), Hak atas Ke-kayaan Intelektual (Trade Related Intellectual Property Rights/TRIPS), Kesehatan Publik (Public Health) dan Aturan Perdagangan (Rules). Semua sektor ini dalam tingkat perundingan masih dead lock alias buntu.
Liberalisasi pertanian merupakan isu penentu bagi seluruh negara WTO untuk membuka diri bagi perundingan di sektor lain. Akibatnya, agenda pertanian menjadi pembahasan paling alot dan sulit mencapai titik temu. Padahal sektor pertanian hanya 4 – 7 persen dari total perdagangan dunia. Itulah pertanian, nilainya kecil namun sensitive bagi masing-masing negara karena kental dengan muatan politis
Lihat saja, bagaimana negara maju masih melakukan subsidi domestik seperti Amerika Serikat (AS) dengan Farm Bill yang disahkan Mei 2002 dengan nilai US$ 180 miliar sebagai tambahan subsidi sektor pertanian hingga 10 tahun ke depan. Padahal, berdasarkan data pada akhir Putaran Uruguay (1997) AS masih menyisakan subsidi ekspor US$ 594 juta, Uni Eropa sebesar US$ 8496 juta, Austria menyisakan dana US$ 790 juta, Polandia mencapai US$ 493 juta, Kanada sebesar US$ 363 juta. Bandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia yang tidak bisa memberikan subsidi karena keterbatasan anggaran negara.
Tetapi kini dengan Paket Juli berhasil mengurai masalah pertanian bersama tiga pokok pembahasan lainnya, yaitu barang industri, jasa dan fasilitasi perdagangan. Sebagian delegasi mengatakan keberhasilan perundingan adalah kesuksesan negara berkembang untuk menekan negara maju menurunkan subsidi pertanian.
Paket Juli memuat sejumlah komitmen penting di sektor pertanian, diantaranya penghapusan semua subsidi ekspor atas produk pertanian seperti kapas, beras, kedelai, dan gandum yang tercermin pada pemangkasan subsidi pertanian hingga 20 persen pada tahun pertama setelah dicapai kesepakatan seluruh negara WTO.
Sebelumnya, dalam awal pertemuan Dewan Umum ada kekhawatiran kembali menemui jalan buntu karena belum ada kesepakatan mutlak atas beberapa perjanjian perdagangan mendasar, yaitu pemangkasan tarif impor dan subsidi pertanian. Draft 16 Juli yang diajukan dinilai tidak mengakomodasi kepentingan negara berkembang. Namun, perundingan terus berlanjut yang selanjutnya menghasilkan draf 30 Juli dan draf 31 Juli.
Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan Dewan Umum WTO, Pos M. Hutabarat mengemukakan Indonesia menyambut baik paket Juli karena merupakan terobosan menyelesaikan Doha Development Agenda. Bagi Indonesia yang penting dalam hal ini adalah tercapainya perjuangan selama 2 tahun memasukkan konsep Special Product dan Special Safeguard Mechanism (SP/SSM) dalam Paket Juli.
“Perundingan telah dicairkan dan perundingan yang lebih jauh untuk membentuk modalitas perjanjian akan segera dilanjutkan,” kata Pos yang juga Dirjen Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
SP/SSM merupakan bentuk perlindungan terhadap petani di dalam negeri yang masih dibawah garis kemiskinan. Dengan adanya perlindungan maka impor produk pertanian dapat ditahan yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan tarif hidup petani.

Tidak Adil
Di tengah sambutan gembira atas keberhasilan perundingan, banyak pihak yang menilai kesepakatan itu tidak memberikan kemajuan penting. Direktur Eksekutif Institute for Global Justice (IGJ), Bonnie Setiawan berpendapat kesepakatan itu mempertahankan ketimpangan dan ketidakadilan dengan tetap memberikan kesempatan bagi negara maju memberikan subsidi. Di lain pihak mengurangi subsidi di negara berkembang.
“Saya pesimistis subsidi bisa diturunkan. Pasar pertanian di negara berkembang akan dibuka lebih luas dan produk pertanian negara maju akan terus mendapat subsidi,” tegas Bonnie.
Pengamat ekonomi INDEF, Bustanul Arifin juga menegaskan dinilai tidak akan banyak membantu Indonesia. Kesepakatan itu cuma membuka sedikit ruang bermain bagi Indonesia. Mengenai butir kesepakatan pengurangan 20 persen subsidi pertanian, menurutnya harus dipantau bersama oleh seluruh negara anggota WTO sebagai jaminan akan sikap konsisten negara-negara maju.
Lebih jauh Bustanul menyoroti pentingnya akses pasar bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Yang terpenting saat ini, menurutnya, bagaimana agar akses pasar tersebut dibantu sepenuhnya. ”Tetapi paling tidak sekarang sudah ada tekanan yang membuahkan hasil bagi kepentingan Indonesia dan negara berkembang lainnya. Dan itu agaknya menjadi perhatian bersama karena tanpa itu WTO bisa-bisa terancam bubar,” katanya menambahkan.
Meski demikian, pengamat ekonomi lainnya Dradjat H Wibowo yakin kesepakatan itu akan meningkatkan volume perdagangan dunia karena kemungkinan produk pertanian negara berkembang bisa masuk ke pasar negara maju.
Menurut Bank Dunia keberhasilan liberalisasi perdagangan menambah pemasukan nilai US$ 500 miliar setahun bagi perekonomian dunia, membawa 140 juta penduduk —sekitar 8 persen dari populasi dunia— keluar dari kemiskinan dan menambah US$350 miliar bagi pendapatan negara berkembang mulai tahun 2015.
Tetapi, Drajat juga mengingatkan negara-negara maju kemungkinan tetap akan mencari cara lain untuk melindungi kepentingan dan pasar dosmestiknya dengan menggunakan isu-isu lain yang memberatkan negara-negara berkembang seperti isu lingkungan hidup, hak asasi manusia dan isu HAKI. ”Cara-cara itu yang akan digunakan untuk menekan negara-negara berkembang, sehingga meski perdagangan akan meningkat volumenya tetapi dengan cara-cara yang tidak fair semacam itu bisa menjadi hambatan dalam perdagangan,” kata Drajad.
Penyelesaian kesepakatan liberalisasi pertanian masih membutuhkan waktu lama. Setidaknya menjelang KTM VI di Hongkong, perundingan lanjutan masih akan ada. Meski sudah memiliki kerangka kerja, negara maju ditengarai tetap akan mencari jalan melakukan proteksi pertanian di dalam negerinya. Bagaimanapun perbedaan negara maju dan negara berkembang tetap sangat jauh. (SH/naomi siagian)

sumber :http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2004/0804/ind1.html

Dimana Peran Mahasiswa Muslim Pertanian ??

In Uncategorized on April 23, 2009 at 11:52 pm

Malu Aku Menatap Wajah Saudaraku Para Petani

( oleh : Taufiq Ismail )

Berjuta wajahmu tampak olehku

Wahai saudaraku petani, dengan istri dan anakmu

Garis-garis wajahmu di abad 21 ini

Masih serupa dengan garis-garis wajahmu abad yang lalu

Garis-garis penderitaan berkepanjangan..

Dan aku malu..

Aku malu padamu..

Aku malu padamu, wahai saudaraku petani di pedesaan

Hidup kami di kota disubsidi oleh kalian petani

Beras yang masuk ke perut kami, harganya kalian subsidi..

Sedangkan pakaian, rumah dan pendidikan anak kalian

Tak pernah kami orang kota…kepada kalian petani, ganti memberi subsidi..

Aku malu

Hasil cucuran keringat kalian berbulan-bulan

Bulir-bulir yang indah, kuning keemasan

Dipanen dengan hati-hati penuh kesayangan

Dikumpulkan dan ke dalam karung dimasukkan

Tapi ketika sampai pada masalah penjualan ….kami orang kota yang menetapkan harga

Aku malu mengatakan..

Ini adalah penindasan…

Demikianlah petikan puisi yang diungkapkan (sekaligus bentuk perjuangan) seorang seniman atas kondisi petani Indonesia saat ini. Berkarya di ladang seni tak membatasi seorang taufiq Ismail berkontribusi bagi kemajuan Pertanian Indonesia, ia berbuat dengan apa yang bisa ia perbuat, paling tidak menggugah hati kita untuk peka terhadap nasib petani dan pertanian di negeri ini.

Maka pertanyaan besarnya adalah …”Dimana Peran Nyata Mahasiswa Muslim Pertanian atas Kondisi Pertanian Bangsa ini”. Kaum yang nota bene dipundaknyalah beban kemajuan bangsa, bahkan bagi seorang muslim lebih dari itu ia dituntut untuk memberi sebanyak-banyak manfaat bagi manusia. Jika seorang seniman saja tak mau ketinggalan utk berkontribusi, meski hanya dengan bait-bait puisinya, maka tidakkah kita malu. Anak bangsa yang hampir setiap hari disuguhi dan mengkaji materi-materi pertanian, hanya mampu menikmati nasi empuk hasil keringat petani dengan harga yang amat murah. Tidakkah kita terpanggil??

Ikhwah, ladang pahala terhampar luas, bahkan lebih luas dari sawah-sawah dan ladang-ladang itu. Tak bijak rasanya kalau kita hanya berdiam diri. Teramat banyak problematika yang dihadapi petani, bukankah ini bagian dari problematika umat?? Dunia pertanian yang menjadi matapencaharian sebagian besar masayarakat Indonesia, tampaknya masih sangat minim tersentuh oleh dakwah. Padahal, jika dikaji tentu banyak hal yang harus kita sentuh dengan dakwah, karena inipun bagian dari ladang dakwah.

Pertanian ini hanya akan berkah jika segala sesuatunya, segala perangkatnya, mekanisme pasarnya, sistem permodalannya, bekerja pada kerangka aturan yang syar’i. Paling tidak, tidak mendzalimi petani. Lalu siapa yang harus berbuat ?? petani tidak mengerti banyak apa itu mekanisme pasar, banyak pula di antara mereka yang tidak memahami sistem permodalan yang syar’i. maka, hari ini saatnya mahasiswa muslim pertanian berbuat !

Ikhwah, pertanian bangsa ini harus berkah, seperti halnya hidup kita juga harus berkah. Dan keberkahan hidup kita ada dalam perjuangan, maka barangkali keberkahan pertanian pun bergantung pada perjuangan kita….

Oleh :Pirdaus Sabana (sekejen IMMPERTI)